Pengabdian Masyarakat Program MM UMY di Kabupaten Bantul

January 28, 2019, oleh: superadmin-mip
Pada tanggal 7 November 2018, berlokasi di aula kompleks perkantoran Pemda ll Bantul di jln lingkar Manding timur Trirenggo telah berlangsung pengabdian masyarakat Program Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan melibatkan mahasiswa MM UMY menyelenggarakan acara seminar dengan tema “Urgensi Rencana Aksi Daerah Sebagai Implementasi SDG’s Berperspektif Disabilitas di Kabupaten Bantul”. Dimana acara tersebut merupakan kerja sama antara Dinas Sosial Kab. Bantul, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah, CIQAL, ILAI, dan Disability Rights Fund. Seminar tersebut disambut dan dibuka oleh Ketua Program Studi Magister Manajemen UMY Ibu Dr. Arni Surwanti., M.Si sekaligus (Koordinator Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas) dan Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul Bapak Ir. Sumarriyana.

Dalam sambutanya Ibu Dr. Arni Surwanti menyampaikan pentingya Pembangunan SDG’s di Kab Bantul sehingga dapat menyeluruh dan merata tanpa meninggalnya penyandang disabilitas, kemudian isu-isu strategis untuk menstrimingkan SDG’s di Kab Bantul dan pada akhirnya mampu merumuskan sektor mana yang prioritas untuk SDG’s di Kab Bantul. Sedangkan dalam sambutanya Bapak Ir. Sumarriyana menyampaikan beberapa poin penting yaitu; 1) Pemkab Bantul memperhatikan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam bentuk penyedian fasilitas yang ramah disabilitas, 2) Pengembangan UMKM untuk penyandang disabilitas di pemkab Bantul, 3) Pemberdayaan penyandang disabilitas di pemkab Bantul dalam meningkatkan kesejahteraan sosial para penyandang disabilitas.

Selanjutnya acara seminar tersebut di moderatori oleh Bapak. Winarta., SH dengan pembicara:

  • Pembicara 1 : Bapak. Mujahit (Bapeda Kab Bantul)
  • Pembicara 2 : Bapak. Ir. Sumarriyana (Kepala Dinas Sosial Kab Bantul)
  • Pembicara 3 : Bapak. Ahmad Makruf., SE., M.Si (Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah)

Dalam paparanya masing-masing pembicara menyampaikan pandanganya terkait dengan tema seminar diantaranya:

Pembicara 1 : Bapak. Mujahit menyampaikan beberapa poin penting sebagai berikut: 1) Membentuk tujuan-tujuan pengembangan disabilitas di kab Bantul, 2) RAD SDG’s di Kab Bantul untuk mendorong masyarakat hidup sehat, 3) Mengsinergikan SDG’s di Kab Bantul antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, 3) Dokumen RAD SDG’s di Kab Bantul terdiri dari 19 IKU daerah, 105 IKU daerah dan 167 Program, 4) Seluruh komponen masyarakat di kab Bantul dilibatkan dalam setiap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang didalamnya termaksud penyandang disabilitas, 5) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan bebas KKN di pemkab Bantul sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 6) Instrumen MONEV untuk mengukur pencapain dari program yang telah ditetapkan di pemkab Bantul. sedangkan,

Pembicara 2 : Bapak Ir. Sumarriyana menyampaikan 1) Dinas sosial berkolaborasi dengan berbagai organiasi, misalnya Karangtaruna, BKSM dan organiasi lainnya untuk mengadakan pelatihan pengembangan masyarakat, 2) Dinas sosial sangat memperhatikan penyandang disabilitas dengan berbagai program-program perberdayaan penyandang disabilitas, 3) Pemkab Bantul melalui dinas sosial memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas untuk Rumah tidak layak huni di kab Bantul, 4) Program pembagian kursi roda gratis untuk penyandang disabilitas 5) Program keluarga harapan (PKH) untuk masyarakat yang kurang mampu.

Pembicara 3 : Bapak. Ahmad Makruf., SE., M.Si menyampaikan 1) Penghidupan yang sehat untuk penyandang disabilitas, 2) Pendidikan yang berkualitas untuk penyandang disabilitas, 3) Sarana insfrastruktur yang ramah disabilitas diberbagai fasilitas dan layanan pemerintah daerah, 4) Berdasarkan riset dunia 1 dari 5 orang miskin di dunia merupakan penyandang disabilitas dan sebagian besar tinggal di negara berkembang, 5) Pemkab Bantul telah memiliki perda untuk memastikan bahwa pembangunan yang inklusif, 6) Pembangunan inklusif di pemkab Bantul berbasis daerah untuk mengoptimalkan dana desa.